Bupati Wonogiri Jawab Pertanyaan Kontroversi Beli 294 Motor Merah Senilai Rp 9 M

Bupati Wonogiri Jawab Pertanyaan Kontroversi Beli 294 Motor Merah Senilai Rp 9 M

Beberapa waktu lalu, kebijakan Bupati Wonogiri, Joko Sutopo atau yang biasa dikenal dengan Jekek, menjadi sorotan karena membeli 294 unit motor dinas untuk kepala desa dan lurah di wilayahnya. Namun, Jekek menegaskan bahwa pembelian motor tersebut bukanlah kebijakan asal-asalan.

Pada awal bulan ini, Bupati Jekek membagikan 294 unit motor jenis N-Max berwarna merah untuk kepala daerah dan lurah se-Wonogiri dengan anggaran sekitar Rp 9,4 miliar.

Meski demikian, kebijakan tersebut mendapat sorotan dari masyarakat luas, terutama netizen yang aktif di media sosial. Mereka mengkritik kebijakan Jekek yang dianggap tak tepat sasaran dan dikaitkan dengan masih banyaknya jalan rusak di Wonogiri.

Dalam menjawab kritik tersebut, Jekek merespon dengan tenang dan menyatakan bahwa kritik dari netizen justru membuka ruang bagi pihaknya untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang alasan di balik pembelian motor-motor tersebut.

Bupati Wonogiri memberikan motor dinas kepada 294 kepala desa dan lurah | Sumber: Munandar (detikJateng)

Jekek, Bupati Wonogiri, memberikan penjelasan terkait kebijakan pembelian 294 motor dinas untuk kepala desa dan lurah di wilayahnya yang menuai sorotan dari masyarakat luas. Ia mengapresiasi kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menilai bahwa hal tersebut menjadi syarat objektif bagi seorang kepala daerah dalam mengambil keputusan.

Jekek menegaskan bahwa motor-motor tersebut bukan diberikan sebagai hak milik kepada kepala desa dan lurah, tetapi merupakan aset Pemerintahan Daerah Wonogiri yang dipinjamkan untuk menunjang kinerja mereka. Aset tersebut tetap tercatat di Pemerintah Daerah Wonogiri dan bukan hak milik kepala desa.

Jekek juga menjelaskan bahwa pembelian motor-motor tersebut sudah direncanakan sejak lama dan sesuai dengan aspirasi kepala desa. Kepala desa menyampaikan aspirasi tersebut setelah melihat kabupaten-kabupaten tetangga seperti Klaten, Sukoharjo, dan Karanganyar sudah lebih dulu membeli motor untuk kepala desa, bahkan di masa pandemi yang sedang berlangsung saat itu.

Jekek menekankan bahwa dalam mengambil kebijakan, banyak aspek dan faktor harus dipertimbangkan agar apabila kebijakan tersebut menjadi polemik di publik, ada ruang untuk mengklarifikasi.

Jekek memberikan respon terhadap permintaan para kepala desa di Wonogiri yang menginginkan fasilitas penunjang kinerja berupa motor. Namun, Jekek tidak serta merta mengabulkan permintaan tersebut. Sebelum memberikan fasilitas tersebut, Jekek meminta para kepala desa menunjukkan kinerja yang baik terlebih dahulu.

Selain itu, Jekek juga mendorong sinkronisasi antara dana desa dan APBD Wonogiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keselarasan kerja antara kepala desa dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Sinkronisasi ini juga diiringi dengan sistem pengawasan yang ketat. Hasilnya, Wonogiri menjadi wilayah terbaik dalam pengelolaan dana desa di Jawa Tengah.

Jekek menjelaskan bahwa pihaknya membangun komitmen dengan kepala desa melalui APBD untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Wonogiri. Proses ini telah berjalan dan data yang ditampilkan oleh BPS menunjukkan tren yang positif. Bahkan, pada tahun 2022, tata kelola dana desa di Wonogiri menjadi yang terbaik di Jawa Tengah. Hal ini menjadi momentum bagi pihaknya untuk memberikan reward terhadap kerja dan kinerja para pemimpin desa.

Meski mendapat kritik terkait skala prioritas dari pembelian motor-motor, Jekek menegaskan bahwa Wonogiri telah mencapai sejumlah prestasi, termasuk penurunan angka kemiskinan.

Memperlihatkan prestasi wilayahnya dalam menurunkan angka kemiskinan dari 13,25% menjadi 10,9% pada tahun 2021. Untuk tahun 2022, Jekek menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Jekek menjelaskan bahwa integrasi antara Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memunculkan program-program yang progresif untuk mengintervensi simpul-simpul kemiskinan. Dalam hal ini, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek pembangunan. Integrasi ini memberikan fakta yang otentik kepada masyarakat tentang kemajuan di wilayah tersebut.

Jekek juga menunjukkan bahwa wilayahnya mencapai prestasi lain dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang naik dari 67 menjadi 71,25 dan angka stunting yang rendah, yaitu 10,4%, yang menempatkannya sebagai yang terbaik ketiga di Jawa Tengah. Angka ini jauh lebih baik daripada angka rata-rata provinsi.

Menjawab Pertanyaan Kritik Soal Jalan Rusak

Telah melihat foto-foto jalan rusak yang dikaitkan dengan pembelian motor oleh netizen di media sosial. Setelah melakukan pengecekan data, Jekek menyatakan bahwa jalan yang menjadi kritik netizen adalah jalan provinsi yang menjadi tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah.

Menurut data yang dimilikinya, jalan yang rusak pasti merupakan tanggung jawab provinsi, dan bukan tanggung jawab Kabupaten Wonogiri. Jekek menegaskan bahwa jika anggaran sebesar Rp 9 miliar untuk membeli motor, mengapa tidak digunakan untuk membangun jalan yang rusak. Kabupaten Wonogiri tidak bisa mengambil tanggung jawab tersebut karena hal itu melanggar hukum dan tidak termasuk aset mereka.

Jekek juga menambahkan bahwa jika jalan yang di foto sudah dilingkari-lingkari, itu pasti bukan jalan yang menjadi tanggung jawab mereka. Dia mengatakan bahwa pihaknya telah memperbaiki 96-97% jalan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Wonogiri. Hal ini terlihat dari apresiasi warga dan peningkatan elektoral partainya.

Jekek menegaskan bahwa partainya tidak mungkin mendapatkan kenaikan elektoral sebesar 120% jika jalannya masih rusak-rusak. Oleh karena itu, dia meminta masyarakat untuk memahami bahwa jalan yang rusak merupakan tanggung jawab Provinsi Jawa Tengah dan bukan tanggung jawab Kabupaten Wonogiri.

Soal Motor Warna Merah

Bupati Jekek memberikan tanggapannya terkait kritik terhadap warna merah pada motor yang dibeli. Menurutnya, warna merah tersebut merupakan refleksi semangat kerja kepala desa dan bukan simbol dari partai tertentu.

Jekek menegaskan bahwa jika diskusi tentang warna kemudian ditarik ke dimensi politik, itu tidaklah tepat. Politik, menurutnya, adalah satu ruang di mana kebijakan politik harus diakselerasikan kepada publik untuk menyampaikan apa yang menjadi kebijakan politik, bukan tentang warnanya. Jekek menyatakan bahwa jika kebijakan politik tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, warna motor yang dibeli tidaklah menjadi masalah.

Dia menambahkan bahwa kritik bisa timbul dari warna apapun yang dibeli. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa yang penting adalah kinerja para kepala desa yang meningkat karena fasilitas yang diberikan.

Jekek mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam polemik mengenai warna motor tersebut. Menurutnya, yang lebih penting adalah memperhatikan kinerja kepala desa dalam memajukan desa mereka.

Menanggapi kritik tentang warna motor yang dibeli, Bupati Jekek menjelaskan bahwa warna tersebut merupakan sebuah harapan. Menurutnya, warna memiliki makna dan refleksi tertentu. Seperti saat ditanya tentang warna langit, reflektornya adalah biru, sedangkan untuk semangat, reflektornya adalah merah. Warna merah tersebut merefleksikan semangat untuk Go Nyawiji dalam membangun Wonogiri dan mengubah stigma publik terhadap cara pandang terhadap Wonogiri.

Jekek menegaskan bahwa warna merah yang dipilih bukanlah mewakili partai tertentu, melainkan semangat untuk bekerja keras dan membangun Wonogiri. Dia bahkan mengatakan bahwa jika politisasi hanya dilakukan dengan warna, itu merupakan tindakan yang bodoh. Menurutnya, berpolitik haruslah melalui kerja dan kinerja yang konstan dan berkelanjutan.

Jekek berharap bahwa semua pihak dapat memahami makna di balik warna yang dipilih dan fokus pada kinerja yang diberikan untuk memajukan Wonogiri. Dia menekankan bahwa semangat untuk bekerja keras dan berinovasi haruslah terus dijaga untuk mewujudkan Wonogiri yang lebih baik dan maju.